Langsung ke konten utama

Postingan

PERMINTAAN AKAN UANG :TEORI-TEORI KLASIK

IRVING FHISER MV T = PT ………………………………. (1)              Didalam setiap transaksi selalu ada pembeli dan penjual. Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli harus sama dengan jumlah uang yang diterima oleh penjual . Hal ini berlaku pula untuk seluruh perekonomian : didalam suatu periode tertentu nilai dari barang-barang/jasa-jasa yang dibeli harus sama dengan nilai dari barang-barang yang dijual. Nilai dari barang-barang yang dijual sama dengan volume transaksi(T) dikalikan harga rata-rata dari barang tersebut(P). Di lain pihak nilai dari barang yang ditransaksikan ini harus pula sama dengan volume uang yang ada di dalam masyarakat(M) dikalikan berapa kali rata-rata uang bertukar dari tangan satu ketangan lain,atau rata-rata “perputaran “uang,dalam periode tersebut (V T ) . MV T =PT adalah suatau identitas, dan pada dirinya bukan merupakan suatu teori moneter. Identitas ini bisa dikembangkan, seperti oleh Fisher, menjadi suatu teori moneter sebagai berikut V T atau “transact
Postingan terbaru

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA Pendahuluan Perusahaan bukan hanya sebagai organisasi bisnis, melainkan juga berfungsi sebagai organisasi sosial. Perusahaan yang hanya berorientasi bisnis (mencari laba-profit) akan menghadapi tantangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan didirikan dengan harapan untuk dapat bertumbuh secara berkelanjutan ( sustainable growth ). Agar terus bertumbuh, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk hidup. Kemampuan ini dapat dilihat dari kemampuan sosial perusahaan, seperti kemampuan perusahaan untuk mengendalikan dampak lingkungan, menggunakan tenaga kerja dan lingkungan di sekitar lokasi pabrik, aktif melakukan kegiatan sosial, memberikan perhatian pada peningkatan kepuasan konsumen dan memberikan pertumbuhan laba yang layak bagi investor ( Potter, 2006). Pemerintah menyadari perlunya tanggung jawab sosial perusahaan ( Corporate Social Responsibility/CSR ). Untuk itu pemerintah menetapkan Undang-Undan